5 Sumber Hukum Internasional | Klinik Hukumonline
Mar 7, 2024 · Perlu diketahui bahwa sumber-sumber hukum internasional pada pasal tersebut tidak memiliki hubungan hierarki. [5] Menyambung pertanyaan Anda mengenai Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional atau ICJ Statute, dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 38 Piagam Mahkamah Internasional sumber hukum formal internasional dibedakan menjadi perjanjian …
Indonesia Gabung NDB, Menkeu Harap Bisa Kolaborasi dengan …
Mar 26, 2025 · Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan adanya potensi kerja sama antara Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia dengan New Development Bank (NDB), bank pembangunan multilateral yang didirikan oleh negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).
Pengaruh Agama dalam Perumusan Hukum Nasional Sulit …
Dec 12, 2007 · Dimanapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekuler, pengaruh agama dalam merumuskan kaedah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekuler, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern.
Asas Universal dalam Pasal 6 dan 7 KUHP Baru - Hukumonline
Jul 18, 2024 · Penjelasan selengkapnya mengenai kejahatan internasional dapat Anda baca pada artikel Tanggung Jawab Negara dan Individu atas Kejahatan Internasional dan Perbedaan Kejahatan Internasional dengan Transnasional.. Kemudian, menurut Sefriani dalam bukunya yang berjudul Hukum Internasional: Suatu Pengantar (hal. 244), alasan munculnya prinsip ini …
Sengketa yang Tak Dapat Diselesaikan Melalui Penyelesaian …
Jun 28, 2022 · Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa APS merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang cara-caranya terbatas pada konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.Dengan demikian, arbitrase yang juga merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidaklah termasuk dalam APS.
Berlakukah Hukum Asing untuk Sengketa Kontrak ... - Hukumonline
Apr 24, 2019 · Priskila P. Penasthika. Foto: Istimewa. Istilah ‘Pilihan Hukum’, ‘Hukum yang Berlaku’, ‘Governing Law’, atau ‘Applicable Law’ seharusnya merupakan makanan sehari-hari para praktisi hukum yang berjibaku dengan transaksi-transaksi komersial internasional. Klausul mengenai Pilihan Hukum, Hukum yang Berlaku, Governing Law, atau Applicable Law …
Mengenal Lembaga OCCRP yang Memasukkan Jokowi di Daftar
Jan 2, 2025 · Seperti Presiden Kenya, William Ruto, Presiden Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, dan Pengusaha India, Gautam Adani. Lantas siapa dan bagaimana sepak terjang OCCRP?.
Pentingnya Peran Pemerintah dalam Upaya Keberhasilan
Nov 16, 2024 · “Sayangnya, meskipun negara-negara Asia seperti Cina, Indonesia, dan India adalah kontributor besar emisi gas rumah kaca, inisiatif penegakan ESG masih banyak didominasi oleh negara-negara Eropa. Padahal, negara-negara Eropa sendiri adalah kontributor emisi yang relatif kecil,” ujarnya.
WTO Putuskan UE Diskriminasi, Indonesia Menangkan
Jan 23, 2025 · Menteri Perdagangan Budi Santoso. Foto: Tangkapan layar YouTube. Pemerintah Indonesia berhasil membuktikan diskriminasi oleh Uni Eropa (UE) dalam sengketa dagang kelapa sawit di Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (Dispute Settlement Body World Trade Organization/DSB WTO).
Mau Kerja di Indonesia, TKA Harus Mahir Bahasa - Hukumonline
Jan 6, 2015 · Mengacu data Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang diterbitkan Kemenakertrans per Oktober 2014, jumlah TKA yang bekerja di Indonesia mencapai 64.604 orang. Dari jumlah itu TKA asal Tiongkok 15.341 orang, Jepang 10.183, Korea Selatan 7.678, India 4.680, Malaysia 3.779 dan Amerika Serikat 2.497.