Kode wilayah kerja PPK dan PPS mengacu pada keputusan menteri yang menangani urusan dalam negeri yang mengatur mengenai penetapan nama, kode dan jumlah desa seluruh Indonesia. Kode wilayah kerja PPLN menggunakan kode sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini. B. Logo, dan Kop Naskah Dinas 1. Logo PPK, PPLN dan PPS

naskah dinas dan stempel sinas PPK dan PPS, perlu ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Kop Naskah Dinas dan Stempel Dinas PPK dan PPS pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2008.

Akte Perubahan PT. GIAS. KOP SURAT PPK - Free download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf) or read online for free.

TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS PPK DAN PPS Kpt 4 Tahun 2023 : 26 HLM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PRABUMULIH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG TATA NASKAH DAN KODE NASKAH DINAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA. ABSTRAK : - Bahwa untuk tertib administrasi serta kemudahan dalam identifikasi dan pengarsipan

a. Sistem Penomoran Naskah Dinas PPK, PPS, Sekretariat PPK, Sekretariat PPS disusun sebagai berikut : Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Wilayah Kerja PPK, PPS/Tahun. Keterangan : 1.

Lampiran II : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 625 Tahun 2003 Tanggal : 4 September 2003. Kop Naskah Dinas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Panitia Pemungutan Suara. 1. Kop Naskah Dinas …

Mar 22, 2025 · Sebuah surat undangan PPK yang efektif harus memuat komponen-komponen penting agar informasinya tersampaikan dengan baik. Berikut adalah komponen utama yang perlu diperhatikan: 1. Kop Surat (Kepala Surat)¶ Kop surat adalah identitas resmi PPK. Kop surat biasanya berisi: Nama Lembaga: Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) [Nama Kecamatan]

Buku panduan PPK ini kami pandang perlu untuk diterbitkan agar dapat menjadi pedoman dan guidance bagi petugas PPS dan PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Form Pendaftaran Anggota PD Salimah Kab. Kudus.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Peraturan KPU. Jakarta. 08 Juli 2021. BN.2021/No.784, jdih.kpu.go.id : 61 hlm. Berlaku. Komisi Pemilihan Umum. Halaman ini telah diakses 19765 kali.