
BPR sesuai UU Perbankan merupakan salah satu jenis bank yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kredit. Kredit merupakan sumber pendapatan utama bagi …
Peraturan Bank Indonesia No.13/26/PBI/2011 Tanggal 28 …
BPR wajib memiliki pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan secara tertulis. 1. pedoman kebijakan perkreditan BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) tahun sejak …
Bank Perkreditan Rakyat - Portal OJK
Dec 18, 2020 · Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Regulasi BPR - Zinsari
Pada bagian ini terdapat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), baik ketentuan kelembagaan, kegiatan usaha, prinsip kehati-hatian …
Memaknai Prinsip Kehati-hatian Bank, Khususnya Bank Perkreditan Rakyat
Jun 7, 2013 · Usaha perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah usaha yang berisiko, dimana sebagian besar dana dihimpun dari masyarakat disalurkan dalam bentuk …
Bank Perkreditan Rakyat atau BPR: Pengertian, Fungsi, dan
Mar 5, 2024 · Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sangat penting bagi masyarakat untuk layanan perbankan. Apa fungsi BPR dan perbedaannya dengan bank umum?
Restrukturisasi Kredit pada BPR - Zinsari
BPR dapat melakukan Restrukturisasi Kredit terhadap Debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut: Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga Kredit; dan; Debitur …
Bank Perekonomian Rakyat - Portal OJK
Feb 19, 2025 · Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak …
Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan | PDF - Scribd
Pedoman standar kebijakan perkreditan PT. BPR Cita Dewi membahas tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, organisasi manajemen kredit, proses persetujuan kredit, …
Begini Aturan Kredit Bank Perkreditan Rakyat yang Wajib Anda …
Jun 16, 2022 · “BPR wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian Kredit antara BPR dan Peminjam yang mencantumkan Penyediaan Dana.” Pasal 2 ayat (1) …
- Some results have been removed