News

Girik memiliki nilai historis dan yuridis yang kuat sebagai alas hak atau dasar kepemilikan tanah sebelum adanya pendaftaran ...
TEMPO.CO, Jakarta - Girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak akan berlaku lagi pada 2026. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Menteri Agraria dan Tata ...
Seperti halnya tanah warisan atau yang biasa dikenal dengan tanah girik. Tanah girik ini merupakan salah satu aset yang perlu untuk dilindungi. Agar tidak diambil alih atau diakui kepemilikannya oleh ...
JAKARTA, KOMPAS.com - Tanah girik adalah tanah yang status kepemilikannya masih berbentuk surat yang menjadi bukti hak penguasaan. Girik awalnya merupakan bukti kepemilikan tanah lama berdasarkan ...
jpnn.com, TANGERANG - Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN, Iing R Sodikin Arifin menegaskan bahwa girik bukan merupakan bukti kepemilikan tanah. Dia memastikan sertifikat tanah lah yang menjadi bukti ...
Berapa biaya dan berapa lama proses mengubah girik menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM), segera urus sebelum tahun 2026.* /Pemkab Kediri PIKIRAN RAKYAT - Mengubah status tanah dari girik menjadi ...
Salah satu poin penting dalam peraturan tersebut adalah penegasan bahwa dokumen-dokumen tanah seperti girik, letter C, petok D, dan landrente tidak lagi berlaku sebagai bukti kepemilikan tanah mulai ...
Saad terpaksa menjalani proses persidangan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat sejak 24 Juli 2024 lantaran dituduh memalsukan surat tanah girik yang dibelinya. Kuasa hukum Saad ...
Beredar isu tanah warisan bisa diambil negara jika tidak diurus. Benarkah demikian? Simak klarifikasi lengkap dari DPR dan ...
Pengembang nakal dapat merebut tanah kosong yang status kepemilikannya tidak jelas. Lakukan hal ini untuk menghindari kasus ...
Fenomena itu terkuak dalam penyelidikan polisi atas dugaan girik palsu dalam pengajuan SHGB dan SHM pada area pagar laut di Tangerang. Lebih dari itu, Sawung juga menyoroti istilah tanah musnah ...
TEMPO.CO, Jakarta - Girik atau bukti kepemilikan tanah lama tidak akan berlaku lagi pada 2026. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Menteri Agraria dan Tata ...