TEMPO.CO, Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSPI) menggelar demo tuntut Anies Baswedan banding putusan PTUN atas UMP DKI 2022, pagi ini. Dari pantauan ...

TEMPO.CO, Jakarta-Ribuan buruh akan kembali mengadakan demo pada 8 Desember besok untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2022 minimal 10 persen di Jakarta. Ketua Konfederasi Serikat ...

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, menilai permintaan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) ke kepala daerah yang disampaikan komunitas buruh pada saat demo buruh salah ...

Tuntutan buruh masih sama, salah satunya menolak upah murah dan ingin UMP Jatim Tahun 2022 direvisi. Ketua FSPMI Jatim Jazuli mengatakan, dasar hukum buruh menolak UMP Jatim tahun 2022 ialah ...

MAKASSAR - Puluhan aktivis buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mendatangi kantor DPRD Sulsel, Senin (24/10). Mereka mendesak Pemprov Sulsel untuk menaikan standar ...

Menurut dia, elemen buruh memiliki alasan tersendiri soal tuntutan kenaikan UMP 2025 hingga 10 persen. Alasan tersebut, yakni buruh merasa berkeberatan ketika kenaikan UMP didasari oleh ...

jpnn.com, JAKARTA - Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 menuai ...

Buruh akan membawa dua isu melalui aksi demo ini, yakni meminta kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8% hingga 10% dan pencabutan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Langkah tersebut diambil jika tuntutan agar UMP DKI Jakarta dan UMK seluruh Indonesia tidak direvisi untuk dinaikkan. Sebelum melakukan mogok kerja, massa buruh terlebih dahulu akan melakukan aksi ...

PIKIRAN RAKYAT - Menanggapi arus demonstrasi yang menuntut revisi UMP dan UMK 2024, Penjabat Gubernur Jabar Bey ... Dengan demikian, Bey meminta para serikat buruh memahami realita tersebut. "Jadi ...

Dalam demo tersebut para buruh menyerukan sejumlah tuntutan ... yakni sebesar Rp 2.328.969,69 sesuai dengan UMP Provinsi NTT. "Selain itu banyak pemberi kerja yang menerapkan jam kerja yang tidak ...

Banyak pihak menganggap, kebijakan pemerintah saat ini terlalu berpihak pada investor, sementara perlindungan buruh ...